Longsor Sampah Galuga, Hasani Fraksi PPP Kabupaten Bogor Ungkap Darurat Infrastruktur Tersembunyi
Insiden longsoran sampah yang terjadi pada Sabtu lalu di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga kembali membuka mata publik terhadap kondisi darurat yang selama ini tersembunyi di balik gunungan sampah.
Komisi III DPRD Kabupaten Bogor pun langsung bereaksi cepat. Di garda depan, M. Hasani, ST, Sekretaris Komisi III DPRD, meninjau langsung lokasi dan menyampaikan sejumlah rekomendasi penting yang menunjukkan bahwa masalah ini lebih dari sekadar bencana harian—ini adalah akumulasi dari pengabaian infrastruktur yang terlalu lama.
.jpeg)
Kondisi Medan Licin dan Sampah Menggunung Picu Longsor
Hujan deras yang mengguyur kawasan Galuga menyebabkan tumpukan sampah yang belum tertangani dengan optimal menjadi labil.
Tidak adanya peralatan berat memadai seperti excavator membuat distribusi dan penanganan sampah tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Kejadian longsoran kemarin menunjukkan bahwa TPAS Galuga sangat membutuhkan perbaikan infrastruktur dan unit kendaraan. Excavator itu vital. Tanpa alat itu, sampah menumpuk, dan ketika hujan datang, longsor jadi risiko serius,” tegas Hasani.
Hal ini menunjukkan bahwa bencana longsor bukanlah sekadar akibat dari hujan, melainkan kegagalan sistemik dalam penyediaan sarana dasar pengelolaan sampah.
Antrean Truk Sampah: Wajah Ketimpangan Pengelolaan
Kondisi lain yang tak kalah mengkhawatirkan adalah minimnya kantong parkir bagi armada pengangkut sampah.
Saat ini, truk-truk sering kali harus mengantri di pinggir jalan desa, menimbulkan kemacetan dan mengganggu aktivitas warga sekitar.
“Jalan menuju lokasi longsor harus diperlebar minimal 3 meter. Itu jalan umum. Jangan sampai distribusi sampah mengorbankan kenyamanan masyarakat,” ujar Hasani lagi.
Komisi III mendorong pembebasan lahan untuk parkir armada sampah dan peningkatan aksesibilitas menuju lokasi TPA.
Dengan demikian, mobilitas logistik bisa berjalan lebih lancar dan tidak menimbulkan efek domino terhadap warga.
Rekomendasi Komisi III DPRD: Bukan Janji Kosong
Tak hanya berhenti pada kritik, Komisi III DPRD Kabupaten Bogor telah mengambil langkah konkret sejak pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Beberapa poin krusial yang direkomendasikan mencakup:
-
Pembebasan lahan untuk pembangunan kantong parkir
-
Pengadaan alat berat operasional seperti excavator
-
Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Langkah-langkah ini ditujukan untuk menutup celah infrastruktur yang selama ini menjadi akar persoalan.
“Saya harap Pemkab Bogor serius. Jangan sampai masyarakat hanya kebagian bau dan limbah, tapi tidak merasakan dampak pembangunan,” tegas Hasani, yang juga merupakan anggota DPRD dari Dapil IV dan Fraksi PPP.
Respon Masyarakat: Apresiasi Untuk Wakil Rakyat Yang Terus Peduli Pada Rakyat
Kunjungan Hasani ke lokasi TPA Galuga tak luput dari perhatian warga terdampak. Koordinator Forum Silaturahmi Warga Terdampak TPAS Galuga (FOSGA), Nanang Hidayat, menyambut baik kehadiran anggota dewan tersebut sebagai bentuk empati dan kepedulian.
“Saya sangat berterima kasih kepada Pak Hasani. Respons dan kepeduliannya terhadap penataan TPA sangat cepat dan positif,” kata Nanang.
Namun, apresiasi tersebut dibarengi dengan desakan agar langkah nyata segera diwujudkan, bukan sekadar kunjungan seremonial.
Nanang menekankan bahwa Kabupaten Bogor, dengan 40 kecamatan, hanya memiliki satu TPA, yaitu Galuga.
Kondisi ini membuat Galuga rentan kelebihan kapasitas dan berdampak langsung pada kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan warga.
“Ini situasi darurat. Dari 40 kecamatan, cuma ada satu TPA. Tekanannya besar, dampaknya pun demikian,” tegas Nanang.
Mitigasi Bencana Jadi Sorotan: Jangan Tunggu Korban
FOSGA juga menyerukan keterlibatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor.
Mereka meminta adanya program mitigasi bencana secara serius dan menyeluruh, terutama terhadap potensi bahaya longsor dan keracunan limbah.
“Pemerintah jangan hanya turun tangan saat bencana sudah terjadi. Harus ada pencegahan sejak awal,” ucap Nanang.
FOSGA menilai perlu ada sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, DLH, BPBD, hingga pihak desa untuk merancang sistem pengelolaan yang tak hanya fungsional, tapi juga aman dan berkeadilan.
Galuga: Simbol Ketimpangan atau Peluang Perubahan?
Tragedi longsor di TPAS Galuga adalah sinyal keras yang menuntut respons nyata dari seluruh pemangku kepentingan.
Kehadiran M. Hasani di lokasi bukan hanya menjadi momentum politis, tetapi juga pengingat bahwa sistem pengelolaan sampah kita berada di ujung tanduk.
Infrastruktur rusak, sarana minim, dan dampak sosial yang tak bisa ditutupi lagi.
Namun di balik bencana, selalu ada peluang untuk membenahi.
Galuga bisa menjadi simbol perubahan—asal ada kemauan, kolaborasi lintas sektor, dan keberpihakan nyata pada masyarakat.
.jpg)
.jpeg)