PPP Kabupaten BOGOR – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Ferry Roveo Checanova dari Fraksi PPP, menyampaikan dukungan atas kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang kembali mengizinkan pemerintah daerah menggelar rapat dan kegiatan di hotel.
Menurut Ferry, kebijakan ini membawa dampak positif bagi sektor perhotelan dan pemulihan ekonomi lokal.
“Kebijakan ini bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus menyelamatkan tenaga kerja dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK),” ujarnya pada Selasa, 10 Juni 2025.
Meski mendukung, Ferry menekankan bahwa pemerintah daerah tetap harus taat pada prinsip efisiensi anggaran, sebagaimana diatur dalam surat edaran terbaru Mendagri.
Ia mengingatkan agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) benar-benar menyusun anggaran dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan.
“Banyak program prioritas yang tetap harus didahulukan, seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, ketahanan pangan, makanan bergizi, hingga infrastruktur,” tambahnya.
Menurutnya, jika kegiatan masih bisa diselenggarakan di kantor atau SKPD masing-masing tanpa mengurangi kualitas output, hal tersebut tetap lebih dianjurkan.
Sebagai informasi, Permendagri No. 2 Tahun 2025 menjadi dasar kebijakan baru ini, menekankan pentingnya perencanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan visi kepala daerah terpilih.
Ferry juga menyinggung bahwa pengelolaan keuangan daerah saat ini harus berdampak langsung kepada masyarakat.
Ia mencontohkan Permendagri No. 19 Tahun 2023, yang berisi arahan terkait pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Tujuan akhirnya adalah pelayanan publik yang lebih tepat sasaran dan pengelolaan anggaran yang berdampak langsung bagi kesejahteraan warga,” tandas Ferry.
