PPP --, Pemerintah Kabupaten Bogor kembali menunjukkan kinerjanya dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pada tahun anggaran 2024, Pemkab Bogor berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — sebuah prestasi yang mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan profesional.
Apresiasi pun datang dari berbagai pihak, termasuk dari Wakil Ketua DPRD Sekailgus Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin, yang menyampaikan rasa bangga dan hormat atas pencapaian ini.
Dalam pernyataan resminya, Junaidi Samsudin menyampaikan:
"Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor di bawah kepemimpinan Bapak Rudi Susmanto dan Bapak Jaro Ade, beserta seluruh OPD. Karena hari ini, Pemkab Bogor dalam laporan keuangan tahun 2024 mendapatkan opini WTP dari BPK."
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa prestasi ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.
"Harapan kami ke depannya, semua rekomendasi dari BPK dapat diselesaikan maksimal dalam 60 hari ke depan. Kami juga mendorong seluruh OPD agar terus meningkatkan profesionalisme demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor."
Tidak bisa dimungkiri bahwa keberhasilan Pemkab Bogor dalam meraih WTP tidak lepas dari kepemimpinan Rudi Susmanto sebagai Bupati dan Jaro Ade sebagai Wakil Bupati.
Keduanya dinilai mampu mendorong reformasi birokrasi dan efisiensi anggaran secara konsisten.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga memegang peran vital.
Dengan semakin meningkatnya kapasitas aparatur dan pemanfaatan sistem digital dalam pencatatan dan pelaporan, Pemkab Bogor telah melangkah menuju standar pemerintahan modern.
Meski prestasi ini layak diapresiasi, opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan pijakan awal untuk memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.
Dalam laporan BPK, meski memberikan opini WTP, tetap ada temuan dan catatan perbaikan yang harus segera ditindaklanjuti. Junaidi Samsudin menekankan pentingnya menyelesaikan seluruh rekomendasi maksimal dalam waktu 60 hari.
Masyarakat tentu berharap, capaian ini akan menjadi energi baru untuk meningkatkan kualitas layanan publik, percepatan pembangunan, dan penggunaan anggaran yang lebih berpihak pada kebutuhan riil warga.
Apresiasi dari tokoh politik seperti Junaidi Samsudin menunjukkan bahwa kolaborasi lintas elemen di Kabupaten Bogor berjalan harmonis.
Dalam politik lokal, dukungan terhadap pencapaian seperti ini mencerminkan komitmen bersama untuk menjadikan Bogor lebih baik.
Dengan semangat WTP, harapannya adalah lahirnya pemerintahan daerah yang bersih, partisipatif, dan profesional—yang tidak hanya patuh pada aturan, tetapi juga dekat dengan rakyatnya.
Selamat kepada Pemerintah Kabupaten Bogor atas raihan opini WTP. Semoga menjadi semangat baru menuju tata kelola daerah yang lebih unggul dan terpercaya.
TONTON SELENGKAPNYA
