Dukungan Penuh Fraksi PPP untuk Penetapan Cigudeg sebagai Ibu Kota CDOB
PPP Kabupaten Bogor -, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, semakin menguatkan posisinya sebagai calon pusat pemerintahan daerah otonomi baru (CDOB) Bogor Barat.
Dukungan tidak hanya datang dari jajaran eksekutif, tetapi juga dari legislatif.
Siti Aisah, anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PPP, dengan tegas menyatakan dukungannya atas penetapan Cigudeg sebagai ibu kota Kabupaten Bogor Barat.
Dalam keterangannya Siti Aisah menilai Cigudeg memiliki potensi strategis, baik secara geografis maupun dari sisi kesiapan infrastruktur.
Alasan Strategis Cigudeg Jadi Pilihan Tepat
1. Letak Geografis di Tengah Wilayah Bogor Barat
Menurut Siti Aisah, Cigudeg berada di posisi tengah yang menghubungkan kecamatan-kecamatan lain di wilayah barat Kabupaten Bogor.
Hal ini akan sangat menguntungkan dari sisi pelayanan publik dan efektivitas koordinasi pemerintahan.
“Lahan tersebut berada di tengah-tengah kecamatan lain yang berada di wilayah Kabupaten Bogor bagian barat,” ujarnya.
2. Ketersediaan Lahan & Infrastruktur Jalan yang Memadai
Cigudeg sudah memiliki lahan luas yang bisa digunakan untuk pusat pemerintahan.
Infrastruktur jalan yang menghubungkan Cigudeg dengan wilayah sekitarnya juga cukup baik, dan akan terus ditingkatkan dalam waktu dekat.
Pembangunan Infrastruktur Mulai Disiapkan
Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyusun rencana pembangunan yang mendukung pemekaran Bogor Barat.
Beberapa proyek prioritas yang akan digarap meliputi:
-
Jalan tambang Cigudeg–Parungpanjang–Rumpin
-
Ruas jalan Rancabungur–Leuwiliang
-
Pembangunan fasilitas layanan publik seperti kantor bupati
Dengan terkoneksinya ruas-ruas jalan tersebut, perekonomian wilayah barat akan ikut terdongkrak.
Siti Aisah menambahkan bahwa hal ini penting untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat bisa adil, efisien, dan merata.
Respons Bupati Bogor: "Cigudeg Sudah Final"
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, secara resmi menyatakan bahwa Cigudeg ditetapkan sebagai pusat pemerintahan Bogor Barat.
Hal ini diumumkan usai dialog dengan Aliansi Masyarakat Bogor Barat untuk Pemekaran (AMUK) di Pendopo Bupati.
“Sudah diputuskan, pusat pemerintahannya di Cigudeg. Dokumen dan berkasnya sudah ada. Jangan sampai muncul opini liar yang tidak bisa dikendalikan,” tegas Rudy.
Tahapan Lanjutan: Legalitas dan Anggaran Mulai Digarap
Pemerintah Kabupaten Bogor kini fokus pada penyelesaian legalitas lahan, penetapan titik lokasi pusat pemerintahan, dan penganggaran infrastruktur untuk dimasukkan dalam APBD 2026.
Fasilitas Awal yang Akan Dibangun:
-
Kantor Bupati skala awal
-
Kantor pelayanan publik
-
Jaringan jalan penghubung
-
Fasilitas cetak KTP & administrasi dasar lainnya
Walaupun moratorium pemekaran daerah masih berlaku secara nasional, Pemkab tetap menyiapkan pusat aktivitas pemerintahan yang bisa dimanfaatkan oleh presidium pemekaran.
Komitmen PPP: Bersama Rakyat Bogor Barat
Sebagai wakil rakyat dari Dapil 5, Siti Aisah menegaskan bahwa Fraksi PPP akan mengawal proses pemekaran ini hingga tuntas.
Ia melihat pemekaran bukan sekadar pemisahan administratif, melainkan sebagai langkah mempercepat pelayanan dan pemerataan pembangunan.
“Semoga niat baik ini bisa terwujud demi pelayanan terhadap masyarakat Bogor Barat yang adil, efisien, merata, dan mudah,” tutupnya.
Cigudeg Siap Menjadi Titik Baru Sejarah Bogor Barat
Dukungan dari unsur legislatif seperti Siti Aisah dan Fraksi PPP menambah kuat legitimasi penetapan Cigudeg sebagai pusat pemerintahan Bogor Barat.
Dengan posisi strategis, infrastruktur yang terus dikembangkan, dan komitmen politik yang jelas, Cigudeg berpeluang besar menjadi simbol kebangkitan wilayah barat Kabupaten Bogor.
