PPP Kabupaten Bogor -, Cileungsi – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), H. Junaidi Samsudin, SH—yang akrab disapa Junsam—menyatakan komitmennya untuk mengawal pembukaan jalan penghubung antara Desa Dayeuh dan Desa Mampir, Kecamatan Cileungsi.
Proyek infrastruktur penting ini tertahan akibat belum adanya kesepakatan pemanfaatan lahan milik Yayasan Purna Bakti Pertiwi.
Pernyataan tegas itu disampaikan langsung oleh Junsam dalam agenda reses DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan (Dapil) 2 yang digelar di Kecamatan Cileungsi, pada Selasa (15/7/2025).
Reses tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat dan perangkat desa setempat, termasuk Kepala Desa Dayeuh, Jamhali BJ, yang mengusulkan secara langsung agar DPRD memberikan dukungan pembukaan akses jalan tersebut.
“Tadi sudah saya jawab di forum. Insyaallah dalam waktu dekat kita akan bersurat secara resmi ke pihak Yayasan Purna Bakti Pertiwi. Kita akan minta dengan segala cara dan pendekatan yang baik agar lahan itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan jalan,” ujar Junaidi kepada wartawan usai agenda reses.
Jalan penghubung antara Desa Dayeuh dan Desa Mampir memiliki urgensi tinggi karena menyangkut aksesibilitas warga untuk mobilitas sehari-hari.
Saat ini, warga dari kedua desa harus memutar cukup jauh untuk menuju lokasi yang secara geografis berdekatan.
Jamhali BJ menyebut, pembukaan jalan tersebut akan mempersingkat waktu tempuh, mempermudah akses pendidikan, meningkatkan perekonomian lokal, hingga mendukung distribusi logistik antarwilayah.
“Jalan ini sangat strategis. Sudah lama kami perjuangkan, tapi karena terkendala status lahan yayasan, perlu sinergi dengan pihak legislatif untuk membuka jalan itu secara resmi dan legal,” ujar Jamhali di hadapan para anggota dewan.
Junsam menegaskan, DPRD Kabupaten Bogor akan memfasilitasi proses komunikasi, administrasi, dan bahkan mediasi jika diperlukan.
Ia optimistis pihak yayasan akan memahami pentingnya jalan tersebut bagi kepentingan umum, selama pendekatannya dilakukan secara bijak dan solutif.
“Ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi bentuk nyata dari aspirasi masyarakat yang harus kita kawal hingga tuntas. Kita ingin semua pihak merasa dihormati, termasuk pihak yayasan sebagai pemilik lahan,” pungkasnya.
